Jakarta – Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, menilai bahwa film Dirty Votes itu memang yang dibuat oleh mereka yang tidak suka kepada Presiden Jokowi.
“Yang nonton film itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Kalau dikatakan yang nonton 20 juta. Gini aja deh, yang pilih Anies Baswedan itu sekitar 25%. 25% dari 160 juta itu sekitar 40 juta gitu. Jadi kan ini film untuk kalangan sendiri, jadi ya kayak dia bikin film, dia yang tepuk tangan sendiri.” ungkapnya dalam Program Rosi, di Kompas TV, Kamis (15/2/2024) malam.
Menurutnya banyak orang yang memang ingin tahu, tapi endingnya membuat ketiduran. Qodari juga menekankan bahwa teori yang diusung dalam film Dirty Vote itu sangat lemah dan menyudutkan penunjukan PJ Kepala Daerah yang dinilai penuh kecurangan.
“Yang kedua, teorinya sangat lemah. Dia berasumsi bahwa penunjukan PJ bagian dari kecurangan, padahal penunjukan PJ adalah bagian manajemen administrasi pemerintahan biasa.” ungkapnya.
Ia sendiri mengaku mengkritik film itu karena terlalu menyederhanakan proses yang terjadi.
“Seolah-olah penunjukan PJ sama dengan penyimpangan atau kecurangan. Terlalu menyederhanakan persoalan bahwa PJ itu terbentuk atau final, padahal prosesnya banyak.” tegasnya.
Qodari menjelaskan misalnya dalam satu kota itu, walikota akan habis masa jabatannya. Sedangkan posisi sekdanya dekat dan dipercaya walikota, apakah pasti jadi? Menurutnya belum tentu. Karena prosesnya memang tidak sederhana.
“Jadi yang nonton dan menyukai film itu (Dirty Vote) adalah memang kalangan yang sudah nggak suka dengan Pak Jokowi, makanya nggak bisa nambah suara. Lain kalau yang suka dengan Pak Jokowi nonton film itu lalu berubah jadi nggak suka. Yang nggak suka ya nggak nonton film itu. Jadi ini film produksi kalangan terbatas. Produksi oleh mereka, ditonton oleh mereka dan tepuk tangan mereka sendiri gitu loh.” pungkasnya.
