Jakarta – Tahun 2025 menjadi momentum refleksi bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam memperkuat kualitas penegakan hukum. Sejumlah dinamika yang terjadi sepanjang tahun dinilai dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif guna mendorong perbaikan berkelanjutan di tubuh institusi kepolisian.
Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menyampaikan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat sejumlah catatan publik terkait praktik penegakan hukum yang patut dicermati secara objektif.
Masduri menjelaskan bahwa hasil survei dan pemantauan Poltracking menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap pendekatan aparat dalam menjaga ketertiban, terutama pada momen-momen tertentu yang menyita perhatian publik.
Menurutnya, situasi tersebut wajar dijadikan bahan evaluasi agar ke depan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat semakin mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
“Ini bisa menjadi catatan penting bagi kepolisian ke depan agar pendekatan yang digunakan semakin mengedepankan cara-cara persuasif dalam menjaga ketertiban maupun dalam proses penegakan hukum,” ujar Masduri.
Ia menilai, langkah transformasi dan reformasi kepolisian yang saat ini tengah diupayakan Polri merupakan arah kebijakan yang positif. Tantangannya, kata Masduri, terletak pada konsistensi pelaksanaan dan kesiapan institusi dalam menerjemahkan gagasan reformasi tersebut ke dalam praktik yang nyata.
Masduri menegaskan, berbagai evaluasi, masukan, dan aspirasi masyarakat sebaiknya dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan institusi. Hal ini penting mengingat peran kepolisian sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Selama tujuannya untuk perbaikan, setiap masukan tentu menjadi hal yang baik bagi institusi kepolisian. Yang terpenting adalah adanya itikad baik untuk terus berbenah,” ujarnya.
Ia berharap tim reformasi Polri mampu menangkap aspirasi masyarakat secara komprehensif dan menjadikannya dasar dalam memperkuat profesionalisme serta kualitas pelayanan kepolisian. Poltracking Indonesia, lanjut Masduri, menyatakan dukungan terhadap proses transformasi reformasi Polri selama diarahkan untuk peningkatan kinerja dan kepercayaan publik.
Sementara itu, dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda sebelumnya menekankan bahwa pemerintahan yang kuat membutuhkan mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk peran oposisi yang sehat dan konstruktif.
Berdasarkan survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden melalui wawancara tatap muka, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat sebesar 78,1 persen. Sementara itu, 19,3 persen responden menyatakan tidak puas, dan 2,6 persen tidak menjawab.
Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ke depan, Poltracking memandang dinamika politik nasional pada 2026 masih relatif stabil. Fokus partai politik diperkirakan lebih banyak tertuju pada konsolidasi internal, dengan harapan tetap terjaganya keseimbangan kekuasaan melalui pengawasan yang sehat dan berkelanjutan.
