Jakarta, 20 Desember 2025 — Proses Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus berjalan melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Komisi ini telah menghimpun aspirasi dari puluhan kelompok masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil dan elemen mahasiswa, sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan reformasi struktural dan kultural Polri ke depan.
Menanggapi agenda strategis tersebut, Kelompok Cipayung Plus menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses reformasi Polri agar berjalan konsisten, partisipatif, dan berpihak pada prinsip negara hukum, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia.
– GMKI: Polri Harus Profesional, Netral, dan Berkeadilan
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) memandang Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan ketertiban masyarakat. Namun, peran tersebut harus dijalankan secara profesional, netral, transparan, dan berkeadilan.
GMKI menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra kritis dan konstruktif bagi Polri, baik dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian maupun dalam mengawal agar setiap kebijakan dan tindakan aparat tetap sejalan dengan semangat negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
“Stabilitas nasional hanya dapat terjaga apabila penegakan hukum dilakukan secara adil, objektif, dan menghormati hak-hak warga negara,” menjadi penekanan sikap GMKI.
– PMKRI: Reformasi Harus Independen dan Responsif terhadap Kritik Publik
Sementara itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyambut positif inisiatif pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden bersama DPR. PMKRI menilai langkah tersebut sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan institusional Polri secara menyeluruh.
Namun demikian, PMKRI mengingatkan agar komisi tersebut bekerja secara independen, partisipatif, dan responsif terhadap kritik masyarakat, sehingga hasil rekomendasinya benar-benar mencerminkan kebutuhan publik.
PMKRI menegaskan bahwa Polri sebagai penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. PMKRI menyatakan akan terus terlibat aktif dalam mengawal proses perubahan institusional demi terwujudnya sistem keamanan yang adil, transparan, dan dipercaya publik.
– GMNI: Dorong Dialog dan Reformasi Polri yang Lebih Mendalam
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga menegaskan keterlibatannya dalam dialog dan sinergi konstruktif dengan kepolisian, khususnya di tingkat lokal, guna membangun hubungan yang lebih sehat antara aparat keamanan dan masyarakat sipil.
GMNI memandang bahwa ruang dialog tersebut penting sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Di internal organisasi, GMNI juga terus membuka ruang diskursus kritis mengenai perlunya *reformasi Polri yang lebih mendalam*, baik dari sisi struktural, kultural, maupun pendekatan pelayanan publik.
– HIMA PERSIS: Apresiasi Profesionalisme dan Respons Cepat Polri
Dari unsur Cipayung Plus lainnya, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan pendapat dan keamanan publik, khususnya dalam pengamanan aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum PP HIMA PERSIS, Sholahudin Hasan, menilai Polri telah menunjukkan sikap profesional, proporsional, serta respons cepat dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat.
Menurut HIMA PERSIS, langkah tersebut merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang lebih akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen Polri terhadap reformasi internal.
Komitmen Bersama Cipayung Plus
Kelompok Cipayung Plus menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang harus dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa. Dengan pendekatan kritis namun konstruktif, Cipayung Plus berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Polri yang profesional, modern, humanis, serta berkeadilan.
Reformasi kepolisian yang konsisten dinilai sebagai fondasi penting dalam memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan rasa aman yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
