Jakarta – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapol Indonesia) menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional, memperkuat demokrasi, serta
Author: Redaktur Redaktur
GN 98: Meritokrasi Harus Menjadi Dasar Rekrutmen di Polri
Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik
Tanggapi Putusan MK, Menkum Tekankan Polisi yang Sudah Menjabat Sipil Tetap Sah
Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil tidak berlaku
Isu Revisi RKUHAP dan Soeharto Mengemuka, Mahasiswa Unindra Ajak Jaga Ruang Demokrasi
Jakarta – Revisi RKUHAP serta penolakan gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto masih menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai elemen
Amnesty International Ingatkan Arus Balik Militerisme yang Ancam Demokrasi Indonesia
Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan peringatan keras bahwa Indonesia tengah mengalami arus balik militerisme yang mengancam kualitas
Ekonom Senior INDEF: Redenominasi Rupiah Harus Didukung Koordinasi Lembaga Keuangan
Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara
Komite Reformasi Kepolisian Dinilai JIHN sebagai Upaya Tingkatkan Profesionalitas Polri
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Menteri Kehutanan Raja Juli: Kehadiran Polisi Bantu Perbaikan Tata Kelola hingga Pengawasan
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Reformasi Polri: Konsistensi Jadi Kunci Keberhasilan Perubahan
Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah
Ahli Hukum Tata Negara: Jabatan Sipil bagi Polisi Hanya untuk Fungsi Tertentu, Di Luar Itu Harus Ditanggalkan
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
No More Posts Available.
No more pages to load.