Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menegaskan dari sisi praktis tidak terdapat persoalan hukum atas penugasan anggota Polri
Author: Redaktur Redaktur
SETARA Institute Nilai Perpres Terorisme Bisa Kaburkan Batas Sipil dan Militer
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
Polri dan Tim Gabungan Bangun Jembatan Darurat, Buka Jalur Ekonomi Warga Terdampak Banjir
Donggala, Sulawesi Tengah — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama tim gabungan TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berupaya bergerak cepat
Bakti Kesehatan Polri Jadi Harapan Warga Aceh Pascabencana
Aceh Tengah – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terdampak bencana banjir kembali diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Bakti Kesehatan (Baktikes) yang digelar secara berkelanjutan
Jembatan Merah Putih Presisi Jadi Bukti Komitmen Polri Tindaklanjuti Arahan Presiden
Jateng – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 jembatan merah putih presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng).
PBHI: Draf Perpres TNI Berpotensi Perluas Militer ke Ruang Sipil
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Guru Besar UI Pertanyakan Arah Kebijakan Terorisme Lewat Pelibatan TNI
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Centra Initiative Nilai Satgas Terorisme Berbasis Militer Bertentangan Negara Hukum
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Rano Alfath: Reformasi Aparat Harus Rasional dan Berorientasi Perbaikan Sistem
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Reformasi Penegak Hukum, Moh Rano Alfath, mengatakan agenda reformasi Polri,
Komisi III DPR Kunci Sikap: Polri Tetap di Bawah Presiden
Jakarta – Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli. Kesimpulan rapat menyepakati posisi lembaga
No More Posts Available.
No more pages to load.