Jakarta – Imparsial dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai persoalan peradilan militer tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Sipil Kritik Pernyataan Panglima TNI soal Pengamanan: Jangan Campur Tugas TNI dan Polri
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait pernyataan bertanggung jawab atas keamanan
Pengusutan Kematian Sutrimo Diminta Tak Berhenti pada Klarifikasi
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kematian Sutrimo, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang diketahui bekerja sebagai
TNI Jaga Rumah Jampidsus, Koalisi Nilai Beri Kesan Intimidatif
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Usut Tuntas Tragedi 5 Peserta Latsarmil KDMP
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 yang mengikuti
Dua Calon Petugas Koperasi Meninggal saat Latsarmil, Koalisi Sipil Kritik Militerisasi Warga Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
RPP Tugas TNI Dikritik, Dikhawatirkan Perluas Intervensi Militer ke Ranah Sipil
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
Koalisi Sipil: Draft Perpres TNI Atasi Terorisme Berpotensi Disalahgunakan
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
RUU Keamanan Siber Berpotensi Membatasi Hak Warga Negara
Jakarta — Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar dan berpotensi
Wahyudi Djafar dan KMS Kritik RUU KKS serta Kegagalan Program MBG
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menilai Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang tengah disusun pemerintah mengandung masalah serius dan
No More Posts Available.
No more pages to load.