Tangerang – Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga menilai usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas Polri tidak relevan. Selain itu pembentukan dinilai sarat muatan kepentingan politik.
“Tidak relevan, Polri sudah tahu aturan dan tupoksi mereka, tidak perlu diajari lagi. Apalagi wacana ketidaknetralan Polri itu hanya didasarkan pada asumsi. Tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti konkret,” ujar Huda, Sabtu, 18 November 2023.
Huda mensinyalir, Panja netraliras Polri sengaja diembuskan untuk meraih simpati masyarakat belaka dan keuntungan kelompok politik tertentu.
“Masyarakat kita sudah cerdas, tidak bisa lagi diprovokasi dan ditakut-takuti dengan hal-hal begini. Upaya meraih dukungan dan simpati rakyat dengan cara-cara seperti ini sudah tidak laku dan cenderung hanya akan membuat gaduh,” paparnya.
Huda menyarankan Institusi DPR, khususnya Komisi III sebagai mitra kerja Polri turut berusaha untuk membuat masyarakat makin percaya terhadap institusi Polri.
“Bukan malah sebaliknya, melakukan upaya yang cenderung memprovokasi dan menjatuhkan institusi Polri tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang mendasar,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR memastikan bakal membentuk panitia kerja (panja) netralitas Polri. Panja untuk memastikan Korps Bhayanghakara terjaga selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Ya nanti akan dibentuk, melalui rapat internal kita,” kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.
Bambang mengatakan pemilu sebuah momentum penting bagi bangsa. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut harus dijaga pelaksanaannya supaya berlangsung jujur dan adil tanpa intervensi.
“Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang menggoncang seluruh rakyat republik, enggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional,” ujar Bambang.
