Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan peringatan keras bahwa Indonesia tengah mengalami arus balik militerisme yang mengancam kualitas demokrasi dan akuntabilitas negara.
Hal tersebut dipaparkan dalam diskusi publik bertajuk Hubungan Sipil–Militer dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI yang digelar secara daring, Jumat (14/11/2025).
Ia menegaskan dalam dua dekade terakhir, ruang sipil kembali terdesak oleh perluasan peran militer yang mengancam demokrasi.
“Militer tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berbisnis,” ujarnya.
Usman menjelaskan bahwa relasi sipil–militer idealnya berdiri atas empat pilar, yaitu kendali sipil, netralitas politik, profesionalisme, dan akuntabilitas. Namun, keempat prinsip tersebut dinilai mengalami penurunan secara serius.
Ia menilai kepercayaan publik yang kembali diberikan kepada militer justru menjadi pembenaran bagi ekspansi peran-peran militer.
“Di balik seluruh dinamika itu, secara perlahan namun pasti, militer kembali mendapatkan kepercayaan publik. Dan itu menjadi pembenar bagi perluasan peran-peran militer,” ujarnya.
