JAKARTA – Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2019–2025, Muh. Ageng Dendy Setiawan, menilai penguatan kemandirian ekonomi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat ekonomi masyarakat, memperbaiki tata kelola, dan mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang terus mengalami pembenahan dalam pelaksanaannya. Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat validasi penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan NIK, meningkatkan standar sanitasi dapur, serta memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah juga melakukan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah konflik kepentingan, termasuk melalui larangan bagi pegawai BGN untuk memiliki atau terlibat langsung dalam kepemilikan SPPG.
Di sisi lain, KDMP dikembangkan untuk memperkuat rantai pasok ekonomi desa. Koperasi diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan hasil produksi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.
“Kemandirian ekonomi harus menjadi tujuan pembangunan nasional. Kita perlu memastikan sumber daya alam, industri, dan pasar keuangan Indonesia dikelola dengan tata kelola yang kuat sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujar Ageng.
Ageng juga menilai penguatan pasar modal nasional dan perbaikan tata kelola keuangan merupakan bagian dari agenda kemandirian ekonomi. Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang transparan, berintegritas, dan mampu memperkuat posisi nasional di tengah dinamika global.
“Program pemerintah seperti MBG dan KDMP perlu terus dikembangkan dengan tata kelola yang baik. Yang terpenting, setiap kebijakan yang menggunakan uang negara harus transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan perlu diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat serta kemampuan Indonesia dalam membangun kekuatan ekonominya sendiri.
