Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Author: Redaktur Redaktur
Analisis Kritis Akademisi Unsoed terhadap Potensi Konflik dalam RUU KUHAP
Jakarta – Koordinator Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Dr. Budiyono, S.H., M.Hum, menyoroti dua pasal dalam Rancangan Undang-Undang Hukum
Kasus Jembatan Timbang Siantan Kembali Menjerat Oknum Pejabat
Pontianak – Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) membuat pelaporan kepada Polisi Daerah (Polda) Kalbar
Presiden FSPMI Komitmen Dukung Program MBG & Keputusan PHPU Kada di MK
Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis baru ada pertama kali di Indonesia sejak Merdeka. Program ini merupakan amanat dari UU Dasar 1945,
Akademisi UMSU: RUU KUHAP Berpotensi Lemahkan Penegakan Huku
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
RUU KUHAP Dikhawatirkan Menimbulkan Konflik Kewenangan di Sistem Hukum
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Prof. Nurjaya: RUU KUHAP Rusak Mekanisme Penangkapan dan Penahanan
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Pasal Baru RUU KUHAP Dikhawatirkan Lemahkan Penegakan Hukum
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11
Jampidsus Diduga Terseret Korupsi Lelang Aset Rampasan, KSST : KPK Mesti Tindak Lanjuti
Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru diminta untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan lelang barang rampasan benda
Dukung Reformasi Hukum Menyeluruh, Petisi Gerakan Rakyat Sebut KUHAP Bisa Jadi Modus Abuse of Power
JAKARTA – Gerakan Rakyat membuat sebuah petisi untuk menolak asas dominus litis di bidang hukum. Petisi yang telah lebih dari 21.630 orang
No More Posts Available.
No more pages to load.